Pada Hari Kamis 27 Nopember 2014 berlokasi di Kantor Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya kelautan Tahuna telah dilkasanakan Sosialisasi Peraturan perundang- undangan dibidang Perikanan dan Kelautan khususnya juga dalam menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 441/PSDKP.I/TU.210/XI/2014 dan Surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.7461/DJPT.3/P1.340.D3/XI/2014 Perihal Pelayanan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dan Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal Perikanan, yang disampaikan bahwa Pengawas Perikanan untuk tidak melakukan pelayanan dan penerbiatan Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal yang :
a.
Melakukan Illegal, Unreported and Unregulated
(IUU) Fishing
b.
Menggunakan ABK Asing
c.
Tidak mendaratkan ikan selain di Pelabuhan
Pangkalan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI
Diketahui
Kapal perikanan Jenis Pumboat dengan
alat tangkap ikan pancing Hand line/pancing tuna marak diperairan
Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya dan diduga menggunakan ABK Asing.
Dalam Sosialisasi dan Diskusi antara Pelaku Usaha dengan Pengawas Perikanan
ditemukan masalah kewarganegaraan dimana banyak masyarakat Indonesia khususnya
yang berasal dari Kebupaten kepulauan Sangihe yang sudah tinggal dan menetap di
Filipina sulit untuk mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP) dan diakui sebagai Warga
Negara Indonesia (WNI) oleh instansi terkait. Sementara di Filipina sendiri
mereka terdaftar sebagai Warga Asing keturunan Indonesia dengan kewajiban
membayar pajak orang asing sebesar 600-1500 peso/tahun. sekira Rp.400.000,.-
per tahun. Dan untuk menanggapi masalah ini pengawas perikanan di satuan kerja
pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Tahuna, tetap meminta kejelasan
status Kewarganegaraan dari setiap kapal perikanan sebagai ABK (crew) melalui
bukti dokumen dari instansi yang terkait sebagai salah satu syarat dalam
menerbitkan Surat Laik Operasi (SLO) disamping kelayakan teknis dan dokumen
lainnya berupa SIUP dan SIPI.