peserta, rgb, linktree, materi, jadwal
I. Latar Belakang & Dasar Pelaksanaan
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari bentuk kerja sama nyata antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Kedua belah pihak berkolaborasi dalam sebuah program strategis bertajuk "The Project for Development of Marine and Fisheries Surveillance Infrastructure Plan". Pelatihan ini dirancang untuk menyikapi tantangan global dan nasional dalam menjaga kedaulatan serta kelestarian wilayah perairan Indonesia.
II. Maksud dan Tujuan
Pelaksanaan pelatihan ini memuat beberapa poin tujuan utama, antara lain:
- Memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan guna menekan angka penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated/IUU Fishing).
- Meningkatkan kapasitas kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan pengawasan perikanan.
- Mengoptimalkan kesiapan, efektivitas, serta efisiensi dalam ranah operasi sekaligus pemeliharaan armada kapal pengawas.
Adapun maksud dari penyelenggaraan ini adalah sebagai wadah saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dari pakar perairan Jepang. Selain itu, pelatihan ditargetkan mampu menghasilkan gagasan perbaikan (improvement ideas) konkret untuk rencana operasional periode berikutnya, sekaligus mendorong pengarusutamaan gender di dalam tubuh organisasi.
III. Waktu, Tempat, dan Metode
- Tanggal Pelaksanaan: 14–15 Oktober 2026.
- Tempat: Hotel Aryaduta, Jl. Prajurit KKO Usman Harun No. 44–48, Jakarta.
- Metode: Hibrida, mengombinasikan kehadiran luring (offline) di ruang diklat hotel dan daring (online) via konferensi video.
IV. Peserta Pelatihan
Kegiatan ini diikuti oleh total 70 orang peserta yang berasal dari Pusat dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PSDKP, dengan rincian kehadiran sebagai berikut:
- Pegawai Kantor Pusat / Direktorat: 15 orang (11 luring, 4 daring).
- Pegawai UPT Daerah: 55 orang (42 luring, 13 daring) yang tersebar dari berbagai Pangkalan dan Stasiun PSDKP (seperti Lampulo, Batam, Jakarta, Bali, Bitung, Tual, Belawan, Cilacap, Pontianak, Tarakan, Kupang, Tahuna, Ambon, hingga Biak).
V. Hasil Kegiatan
Pelatihan berlangsung selama dua hari secara padat dan interaktif dengan bentuk pembelajaran berupa pemaparan materi, diskusi panel, studi kasus, dan lokakarya yang dipandu langsung oleh JICA Study Team:
Hari Pertama (Rabu, 14 Oktober 2026):Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal PSDKP setelah sebelumnya mendengarkan laporan penyelenggaraan dari Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan serta sambutan dari JICA Representative. Memasuki sesi inti, narasumber Mr. Yamato (Kapten Yamato) menyampaikan materi penting mengenai langkah-langkah pengurangan penangkapan ikan IUU di Indonesia (Measures to Reduce IUU Fishing).
 |
| Capt Yamato sedang memaparkan materi langkah-langkah untuk mengurangi IUUF di Indonesia |
catatan
- Capt Yamato berharap fasiitas pengawasan yang lebih memadai misalnya dengan mambangun rumah detensi baiknya ada di Natuna sehinga kegiatan penegakan hukum lebih efisien seperti mengurangi biaya transportasi dll, dibandingkan jika proses hukum dilakukan di batam
- penguatan pengawasan dengan rantai komando yang jelas dengan standarasasi alat komunikasi dan hubungan yang baik antara lapangan dengan pusat
- kesimpulan materi yaitu penerapan strategi yang layak dan efektif dengan pendirian pangkalan penegakan hukum yang baru, operasi berkelanjutan kapal patroli, serta pegembangan protokol koordinasi
- Pengawasan jepang sendiri untuk pengawasan perikanan organisasinya berada di Fisheries Agency (FA) yang memiliki kapal patroli sendiri yang memiliki keweangnan pencegahan dan penegakan hukum, sementara japang Coat Guard hanya untuk penegakan hukum. FA memiiki perairan patroli yang terbatas sementara japanese coast guard jauh lebih luas
- Saat ini pengawasan perairan di jepang secara umum diawasi dengan menggunakan drone selain itu didukung dengan teknologi satelit dan laporan nelayan
- Penegakan hukum oleh japan cost guard sangat jarang ke pengadilan umumnya dengan menegakan pembayaran uang jaminan
Sesi siang dilanjutkan oleh Mr. Yamato dan Mr. Izumi yang mengupas tuntas lokakarya tentang pendekatan dasar operasi serta manajemen pemeliharaan kapal patroli perikanan. Hari pertama ditutup dengan bimbingan teknis penyusunan lembar gagasan perbaikan oleh Mr. Miyawaki.
catatan :
- bukan sekedar memiliki kapal namun juga pemeliharaan sehingga kapal dapat digunakan
- kinerja kapal pengawas tidak dilihat dari seberapa banyak jumlah kapal yang ditangkap (penindakan) tetapi juga dengan efek kehadiran untuk mencegah IUUF, serta pengumpulan intelijen dan kerjasama dengan instansi mitra, fungsi kapal pengawas dapat melakukan beberapa tugas/fungsi secara bersamaan
- Unsur yang menentuan kemampuan pengawasan adalah Manajemen operasional
- perlu adanya perencanaan tahunan, triwulan dan bulanan
- setelah pelaksanaan untuk dilakukan evaluasi dalam perbaikan selanjutnya
- pengawasan yang efektif bergantung pada kombinasi kapal dengan kemampuan yang saling melengkapi bukan pada satu kapal yang berkinerja tinggi
- informasi yang terintegrasi mendukung operasional kapal pengawas
- kesiapan operasional bergantung pada logistik sama besarnya dengan kinerja kapal
- kemampuan berkecepatan tinggi tidak berarti kapal harus terus-menerus dioperasikan pada kecepatan tinggi
- patroli rutin pada umumnya harus dilakukan pada kecepatan jelajah ekonomis
- spesifikasi kam bukan pal pengawas harus ditentukan berdasarkan kebutuhan operasional bukan kecepatan maksimum
- pemeliharaan yang akurat merupakan dasar pemeliharaan yang preventif
- hindari menjadwalkan pemeliharaan beberapa kapal secara bersamaan
- integrasikan perencaan patroli dan pemeliharaan
- atur jadwal pemeliharaan antara kapal secara bergiliran
- manajemen teknis dan perencanaan suku cadang merupakan investasi untuk mempertahankan kesiapan armada
- kapal pengawas tidak dapat berlayar tanpa personil berkualifikasi yang dipersyaratkan (jepang memiliki mekanisme awak siaga sebesar 30%)
Hari Kedua (Kamis, 15 Oktober 2026):
Pelatihan hari kedua difokuskan pada aspek teknis dan manajerial organisasi. Mr. Harada memimpin lokakarya mendalam yang dibagi ke dalam dua sesi mengenai pemantauan dan perlindungan sumber daya kelautan serta perikanan (Marine & Fisheries Resource Monitoring).
Sesi siang diisi kembali oleh Mr. Harada dengan materi krusial mengenai implementasi partisipasi dan pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming) dalam pengambilan keputusan organisasi. Sebelum penutupan, dilakukan pengumpulan berkas administrasi, pengisian kuesioner evaluasi, serta pembagian sertifikat pelatihan secara simbolis kepada para peserta. Acara ditutup secara resmi oleh Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan pada pukul 16.30 WIB.
VI. Kesimpulan
Pelaksanaan Program Pelatihan JICA Tahun 2026 memenuhi seluruh target kompetensi (total 14 Jam Pelajaran) yang dicanangkan. Sinergi yang kuat antara Ditjen PSDKP dan JICA diharapkan mampu membawa perubahan positif jangka panjang demi kedaulatan laut dan kemakmuran sektor perikanan Indonesia.
Pelaksanaan Program Pelatihan JICA Tahun 2026 memenuhi seluruh target kompetensi (total 14 Jam Pelajaran) yang dicanangkan. Sinergi yang kuat antara Ditjen PSDKP dan JICA diharapkan mampu membawa perubahan positif jangka panjang demi kedaulatan laut dan kemakmuran sektor perikanan Indonesia.
